Kartu Kuning untuk Presiden Jokowi

Kartu Kuning Untuk Jokowi


Seperti janji saya kemarin, saya ingin konsisten berlatih menuliskan opini saya setiap minggu mengenai isu terkini yang sedang menjadi perhatian Indonesia dan dunia. Nah ini adalah topik terhangat minggu ini, Kartu kuning Presiden Jokowi dari ketua BEM UI.

***

Adalah Zaadit Taqwa, mahasiswa fisika UI angkatan 2014 yang kini sedang menjabat sebagai ketua BEM UI melakukan aksi mengacungkan Kartu Kuning pada Presiden Joko Widodo yang hadir dalam Acara Dies Natalis ke-68 UI, Jum’at kemarin. Aksi tersebut dilakukan setelah Presiden Jokowi selesai berpidato dan meresmikan Forum Kebangsaan UI di acara tersebut.

Zaadit menyampaikan alasan Kartu Kuning itu diberikan kepada Presiden Jokowi sebagai bentuk peringatan atas berbagai masalah yang terjadi didalam negeri. Masalah itu diantaranya ialah isu gizi buruk di Asmat, isu penghidupan kembali dwifungsi Polri/TNI dan penerapan peraturan baru Organisasi Mahasiswa di Kampus.

Banyak orang memuji aksi beraninya karena menurut mereka yang setuju langkah tersebut adalah representasi kegelisahan (sebagaian) masyarakat Indonesia terhadap kinerja presiden Jokowi. Namun sebagian orang menilai aksi tersebut kurang etis dilakukan ketua BEM terhadap Presiden RI yang hadir sebagai tamu undangan dari kampus UI itu sendiri.

Bagaimana opini saya?

Pertama, saya salut dengan keberanian yang dimiliki Zaadit. Bagaimana pun juga aksi memberikan kartu kuning di depan presiden RI secara langsung butuh keberanian yang luar biasa. Saya yakin politikus setingkat Fadli Zon atau Fahri Hamzah pun belum tentu berani melakukan hal seperti itu secara langsung di hadapan Presiden. Jadi untuk keberaniannya saya memberikan standing upplause.

Kedua, terkait isi aksi.

Saya memiliki pandangan yang berbeda dengan Zaadit. Bila pemerintahan Presiden Jokowi di ibaratkan permainan sepakbola dan saya wasitnya, maka saya akan memberikan pak Jokowi kartu hijau hingga akhir babak kedua (Sayangnya tidak ada kartu hijau di permainan sepakbola).

Sebelum lanjut, mungkin saya perlu memberikan disclaimer bahwa saya bukanlah pendukung Jokowi di pemilu 2014. Saya memilih jadi Dahlanis dibanding Projo. Karena bagi saya Dahlan Iskan adalah calon terbaik diantara kandidat Presiden RI ke-7. Sayangnya pak Dahlan tidak di calonkan, jadi saya memilih golput.

Selama empat tahun menikmati dan mengamati masa pemerintahan pak Jokowi saya harus jujur mengakui bahwa banyak keberhasilan dan pembangunan yang dilakukannya.

Pak Jokowi mampu membawa negara ini untuk pertama kalinya meraih investment grade dari tiga lembaga pemeringkat dunia sekaligus (Standard & Poor’s, Fitch, dan Moody’s). Pembangunan infrastruktur terjadi merata di berbagai daerah. Angka kemiskinan nasional turun menjadi 10% (terendah selama 10 tahun). Jumlah pengangguran di Indonesia juga turun secara konsisten menjadi 5%. Laju inflasi terkontrol dibawah 4%. Pertumbuhan ekonomi Indonesia diatas 5% (sementara USA dikisaran 3% tiap tahunnya). Begitu juga dengan laju pertumbuhan konsumsi masyarakat Indonesia yang stabil dikisaran 5%. Cadangan devisa negara meningkat menjadi US$ 130,20 miliar (tertinggi sepanjang sejarah). Bahkan Indonesia menjadi satu-satunya negara di ASEAN yang memiliki GDP 1 triliun dolar USA pada tahun 2017 (masuk dalam 16 negara dari 180 negara yang memiliki GDP tertinggi di dunia). Bila kita ingin bertindak selaku “wasit”, maka parameter-parameter itulah yang seharusnya menjadi penilaian baik tidaknya kinerja suatu pemerintahan.

Pembangunan Papua (yang menjadi salah satu poin kritik Zaadit) juga demikian. Mari melihat dengan jujur, bila dibandingkan dengan presiden-presiden terdahulu, pada masa Presiden Jokowi lah pembangunan Papua dan Papua Barat benar-benar di genjot. Ratusan kilometer jalan trans Papua dibangun. Bandara-bandara dan pelabuhan di revitalisasi. Bendungan, jembatan, tol laut, dibangun dengan masif. Infratruktur dasar demi menunjang koneksifitas, membuka keterasingan dan menurunkan biaya bahan pokok di Papua benar-benar di lakukan dengan kesungguhan.

Coba ingat kembali, selama 70 tahun Indonesia merdeka, hanya di masa sekarang lah rakyat Papua bisa menikmati BBM satu harga dengan di pulau Jawa. Pos lintas batas negara di Papua (dan perbatasan lainnya) dibangun dengan megah. 51% Saham Freeport bisa kembali ke pangkuan ibu pertiwi, 10% sahamnya diberikan kepada pemprov Papua. Bahkan pemerintah juga memberikan dana otonomi khusus untuk Papua yang tidak kecil, 8 Triliun rupiah per tahun.

Dengan semua kerja keras dan kesungguhan itu, adilkah kita memberikan kartu kuning hanya karena satu-dua persoalan yang belum tertuntaskan? Ibarat seorang pemain sepakbola top scorer, yang telah berhasil mencetak puluhan atau bahkan ratusan gol, lalu tanpa memandang pencapaian dan prestasi itu sebagai penonton kita lantas memberikan kritik atau peringatan hanya karena satu-dua tendangan yang meleset dan gagal menghasilkan gol.

Ketiga, terkait cara penyampaian aksi.

Meski saya salut dengan keberaniannya namun menurut saya aksi tersebut kurang etis dilakukan. Mengingat kehadiran presiden hadir dikegiatan tersebut sebagai tamu kehormatan yang di undang secara langsung oleh institusi Universitas Indonesia. Saya pikir kita paham bagaiamana adab budaya ketimuran dalam memuliakan tamu. Terlebih sebelum memulai pidatonya, pak Presiden membungkukkan badan, menunjukkan rasa hormatnya yang besar kepada para akademisi dan guru-guru besar UI yang hadir diruangan tersebut. Presiden juga mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya karena UI telah memberikan sumbangsih alumni terbesar dalam kabinet kerja dibanding kampus-kampus lainnya. Bahkan di waktu yang bersamaan ketika Zaadit mengacungkan kartu kuning, Presiden tengah meresmikan Forum Kebangsaan UI. Sebuah forum, tempat dimana para akademisi UI bisa memberikan kritik, saran, sumbangsih pikiran untuk bersama-sama menuntaskan persoalan negara.

Bukankah lebih etis bilamana BEM UI memberikan sumbangsih pikirannya di dalam forum yang diresmikan oleh Presiden tersebut? Sehingga orang-orang seperti saya akan berpikiran bahwa aksi yang dilakukan benar-benar diniatkan untuk membantu anak-anak Asmat dan bukan untuk mencari panggung belaka.

Terakhir, Ini mungkin pendapat subjektif saya, bahwa secara pribadi saya kurang menyukai aksi mahasiswa yang vokal menyuarakan kritik tanpa pernah belajar mengkaji, memberikan solusi, turun kelapangan, berkarya atau membantu menuntaskan persoalan.

Ada banyak oknum aktivis mahasiswa yang saya temui lantang menyuarakan anti korupsi tetapi saat membuat LPJ kegiatan melakukan mark up anggaran. Sering kali juga mereka menyuarakan anti penindasan tetapi setiap tahun selalu jadi aktor utama perpeloncoan. Bahkan tidak sedikit dari mereka memiliki kritik sangat pedas, menyebut orang lain tidak becus dalam bekerja, tetapi lupa bercermin pada dirinya sendiri. Bahwa hampir semua tugas yang diberikan tidak pernah dikerjakan, IPK setiap semester selalu anjlok, penelitian dan tugas akhir selalu terbengkalai. Lupa bahwa semua itu adalah kewajiban utamanya selaku mahasiswa.

Saya bukanlah orang yang anti kritik. Tetapi saya percaya bahwa kritik itu seyogyanya membangun, dan bahwa kritik tidak melulu mesti disampaikan dalam ruang-ruang publik, melakukan aksi-aksi demonstrasi atau bertindak menjadi hakim dan parlemen jalanan.

Sebagai gambaran saya ingin membagikan cerita dari dua kawan karib saya, bagaimana sebuah karya itu bisa jauh lebih efektif dalam membuat perubahan dibanding sekedar kritik belaka.

Pertama kawan saya bernama Debi Ahyard R. Pada saat kegiatan Ekspedisi Tapal Batas yang kami lakukan di tahun 2015 lalu, kami menemukan sebuah sekolah yang dibangun seadanya di pulau sebatik, di perbatasan Indonesia-Malaysia. Lalu Debi bersama rekan kami Runi berinisiatif mendokumentasikan sekolah tersebut dalam kompetisi Film Dokumenter Eagle Award. Karyanya yang berjudul “Sekolah Tapal Batas” kemudian menjadi film terfavorit pilihan Juri. Sekolah yang dulunya luput dari pemberitaan media, berubah sekolah menjadi dikenal oleh banyak orang. Mendatangkan perhatian pemerintah dan bahkan orang-orang baik se-Indonesia. Kini sekolah tapal batas memiliki bangunan permanen dilengkapi beberapa fasilitas yang jauh berbeda dibanding ketika pertama kali kami datang kesana.

Cerita kedua berasal dari teman saya bernama Moh Tofan Saputra Lasapa. Di awal tahun 2016 lalu dia bersama komunitasnya Rumah Bahari Gemilang melakukan aksi sosial di Pulau Sambori. Aksi ini fokusnya pada pendidikan anak-anak pesisir dimana berdasarkan survey yang Tofan dan timnya lakukan di Pulau tersebut, juga terdapat anak-anak pesisir yang bersekolah di bangunan yang kurang layak. Izin melakukan aksi sosial sudah dikirimkan ke pemerintah Desa, Kabupaten dan Dinas Pendidikan setempat. Semuanya memyambut dengan baik. Tapi tahukah anda apa yang terjadi? 3 Hari sebelum tim Tofan berangkat, sekolah yang akan dikunjugi Tofan tersebut di robohkan, dengan alasan pemda akan segera membangun sekolah yang baru dengan segera. Hari dimana sekolah tersebut di robohkan juga menjadi hari peresmian pembangunan dan peletakkan batu pertama.

Lihat! Ternyata membuat perubahan itu tidak melulu dengan orasi atau masa aksi. Cukup hadir dengan berkarya, turun ke lapangan, berkontribusi memberikan sumbangsih dalam bentuk pikiran, ide, aksi sosial, pengabdian kemasyarakatan dan lain sebagainya.

Ini yang kerapkali dilupakan oleh para aktivis mahasiswa, bahwa selain mengkritik mahasiswa juga punya kualitas terbaik dalam dirinya sebagai insan pekarya atau pencipta.

Saya percaya, mengkritik atau memberikan kartu kuning kepada presiden RI bukanlah aksi terbaik yang dimiliki Zaadit Taqwa. Dengan posisinya selaku ketua BEM Universitas Indonesia, saya yakin dan percaya Zaadit bisa membuat aksi yang lebih baik daripada itu, aksi yang bukan sekedar kritik, melainkan karya yang lebih nyata, lebih kontributif dan konstruktif dalam menuntaskan berbagai persoalan bangsa.

Bagaimanapun juga, dengan banyak pencapaiannya, Presiden Jokowi hanyalah manusia biasa. Bukan Tuhan yang bisa menghapuskan semua persolan bangsa ini dalam sekedap mata. Tetapi karena itu pula-lah kita ada. Menjadi tugas kita semua membantu mengisi kekurangan-kekurangan yang belum berhasil dicapai oleh negara.

Pilihan di tangan kita ada dua, menjadi orang yang mengutuk kegelapan, atau berusaha menyalakan lilin untuk menerangi kegelapan.

Foto: Mata Nadjwa

Seorang pemimpi. Laki-laki akhir zaman yang ingin mengubah dunia dengan tangannya

Leave a reply:

Your email address will not be published.

Site Footer

Sliding Sidebar